Sukarni Kartodiwiryo

Sukarni Kartodiwiryo adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan dan Pahlawan Nasional Indonesia yang lahir di Desa Sumberdiran, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada 14 Juli 1916. Ia merupakan anak keempat dari sembilan bersaudara dari pasangan Dimoen Kartodiwirjo, seorang warok sekaligus pedagang daging sapi, dan Supiah. Garis keturunannya menyambung pada Eyang Onggo, juru masak Pangeran Diponegoro, yang menjadi penanda bahwa darah perlawanan terhadap penjajahan telah mengalir sejak lama di keluarganya. Sukarni mengawali pendidikan di sekolah rakyat Mardisiswo, kemudian melanjutkan ke HIS dan MULO di Blitar, serta sempat menempuh pendidikan di Sekolah Guru (Kweekschool) dan Universitas Rakyat (Volks Universiteit). Sejak usia belia, jiwa nasionalismenya telah menyala-nyala, tercermin dari kebiasaannya yang gemar menantang berkelahi anak-anak Belanda di daerahnya.

Kiprahnya dalam gerakan kebangsaan dimulai pada tahun 1930, tatkala ia yang masih berusia 14 tahun bergabung dengan Perhimpunan Indonesia Muda, organisasi kepemudaan di bawah naungan Partai Indonesia (Partindo). Melalui Partindo, ia dikirim ke Bandung untuk mengikuti pendidikan kader yang salah satu pembimbing utamanya adalah Ir. Soekarno, sebuah pertemuan yang kelak menentukan peran historisnya. Dedikasinya yang tinggi mengantarkannya menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Indonesia Muda pada tahun 1935. Aktivitas politiknya yang radikal menjadikannya incaran dinas intelijen kolonial (Politieke Inlichtingen Dienst/PID). Untuk menghindari penangkapan, ia berpindah-pindah dan menggunakan nama samaran "Maidi" saat menyeberang ke Kalimantan. Ia akhirnya ditangkap di Balikpapan pada 1941 dan sempat ditahan, namun pada akhirnya dibebaskan setelah Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia pada 1942. Pada masa pendudukan Jepang, ia bergabung menjadi anggota aktif di Asrama Menteng 31.

Kontribusi puncak Sukarni terjadi pada rangkaian peristiwa dramatis menjelang detik-detik proklamasi. Pasca berita kekalahan Jepang, ia menjadi salah satu tokoh utama dari golongan muda yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus menunggu campur tangan Jepang. Pada rapat di Jalan Cikini no. 71 pada 16 Agustus 1945, para pemuda memutuskan untuk "mengamankan" Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok, yang dalam historiografi kemudian dikenal sebagai "Peristiwa Rengasdengklok", dan Sukarni berada di garis depan aksi tersebut. Tindakan ini merupakan tekanan strategis agar kedua pemimpin nasional itu terbebas dari pengaruh Jepang dan segera bertindak atas nama bangsa Indonesia sendiri. Setelah kesepakatan proklamasi tercapai, pada malam 16 Agustus 1945 di kediaman Laksamana Maeda, peran krusial Sukarni kembali diuji. Saat Soekarno mengusulkan agar seluruh peserta rapat ikut menandatangani naskah proklamasi sebagai "wakil-wakil bangsa Indonesia", Sukarni dengan sigap mengajukan usul alternatif yang menjadi titik penentu legitimasi dokumen sakral tersebut. Ia mengusulkan agar naskah cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, "atas nama bangsa Indonesia". Usul ini bukan hanya brilian secara politis karena menegaskan bahwa proklamasi bukanlah hasil keputusan sebagian orang, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia, tetapi juga secara teknis menyelamatkan momen proklamasi dari perdebatan alot yang dapat menunda pembacaan teks keesokan harinya. Atas usulnya yang krusial ini, Sukarni tidak sekadar menjadi pelaku sejarah, melainkan juga penentu sejarah kemerdekaan Indonesia.

Pasca proklamasi dikumandangkan, Sukarni tetap konsisten mengawal kedaulatan republik yang baru lahir. Ia membentuk Comite Van Actie (Panitia Gerak Cepat) yang bertugas menyebarluaskan berita proklamasi ke seluruh penjuru tanah air dan mengorganisir pengambilalihan aset-aset Jepang, mulai dari jaringan kereta api di Manggarai, angkutan umum, hingga stasiun radio. Ia juga menjadi salah satu inisiator apel besar di Lapangan Ikada pada September 1945 yang menunjukkan kebulatan tekad rakyat mendukung proklamasi. Dalam perjalanan politik selanjutnya, ia mendirikan dan menjadi Ketua Umum pertama Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) pada 1948, serta pernah ditugaskan sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia. Atas seluruh jasa dan pengabdiannya yang luar biasa bagi bangsa dan negara, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Sukarni Kartodiwiryo pada 7 November 2014. Sukarni wafat pada 27 Februari 1989 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara kenegaraan.